SAAT PEMBETULAN SPT VS DIMULAINYA PEMERIKSAAN


Pendahuluan

 sejak reformasi birokrasi mulai dikumandangkan oleh direktorat jendral pajak, berbagai pembenahan mulai dilakukan baik penyederhanaan tata cara perpajakan maupun peningkatan pelayanan perpajakan kepada Wajib Pajak. salah satu program yang sedang berlangsung di tahun 2015 ini adalah tahun pembinaan wajib pajak .

Dalam Peraturan Menteri Keuangan no. 91/pmk.03/2015 secara umum dijelaskan tentang penghapusan sanksi administrsi berupa denda dan bunga atas keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak dan Penyampaian serta pembetulan SPT tahun pajak 2014. Dalam hal ini penulis hanya menekankan pada saat penyampaian pembetulan SPT  yang diperkenankan oleh undang-undang perpajakan sehingga tidak terkena sanksi administrasi dan korelasinya dengan saat dimulainya pemeriksaan. mungkin terbenak dalam pemikiran kita "mengapa pembetulan berhubungan dengan pemeriksaan?" selanjutnya apakah korelasinya pembetulan SPT dengan tahun pembinaan pajak?

Saat Pembetulan SPT (Surat Pemberitahuan) Pajak   

Pembetulan SPT  dalam peraturan menteri keuangan 243 PMK  No.03 tahun 2014 pasal 20 ayat 1 disebutkan wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPT yang telah disampaikan  dengan menyampaikan pernyatan tertulis dengan kondisi dimana direktur jendral pajak belum melakukan tindakan berupa:
  • penyampaian surat pemberitahuan hasil verifikasi dalam rangka menerbitkan surt ketetapan Pajak;
  • penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan kepada wajib pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari wajib pajak, atau
  • penyampaian pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan.
khusus point ke-2 penyampaian pembetulan surat pemberitahuan dapat dinyatakan syah jika dilakukan  sebelum dilakukan tindakan penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan.
jika kita pahami secara semantik hukum maksud dalam kalimat "penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan kepada wajib pajak, wakil kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari wajib pajak mengandung makna yang masih membingungkan karna tersirat dan tidak dijelaskan secara spesifik sehingga menimbulkan pertanyaan baru yaitu Kapan sebenarnya surat pemberitahuan pemeriksaan itu dianggap sah disampaikan kepada Wajib Pajak.
kapan dalam hal ini merujuk pada tanggal surat pemberitahuan pemeriksaan ataukah saat surat diterima oleh wajib pajak.
untuk lebih memberikan gambaran yang utuh dalam sebuah pemahaman suatu peraturan tentunya kita harus merunut kepada aturan yang lebih tinggi sesuai dengan hirarki aturan itu sendiri.
dalam hal ini mari kita cermati Ketentuan umum perpajakan yang sujatinya adalah Undang-undang no 28 tahun 2007     pada pasal 8 ayat 1 secara intisari dijelaskan bahwa wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPT dengan syarat direktur jendral pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan. 
dalam penjelasannya yang dimaksud dengan "mulai tindakan pemeriksaan" adalah pada saat surat pemberitahuan pemeriksaan (SP2) pajak disampaikan kepada wajib pajak.
penyampaian surat pemeriksaan dapat dilakukan secara langsung dan dengan cara pengiriman pos
jika disampaikan langsung kepada wajib pajak maka pada saat disampaikan secara langsung tersebut tanda dimulainya pemeriksaan lapangan sesuai dengan pasal 26 PMK 17 th 2013 tentang pemeriksaan. 
selanjutnya yang dimaksud saat atau tanggal jika disampaikan atau dikirim melalui pos adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimil, dan atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung oleh wajib (pasal 1 angka 40 dan angka 41 UU no 28 tahun 2007).

Berdasarkan hal tersebut penting halnya wajib pajak dalam kaitannya melakukan pembetulan SPT mencermati betul saat  tanggal pembetulan dan tanggal surat SP2 diterima oleh WP karna pembetulan tidak dapat dianggap sah jika SP2 telah diterima dan pemeriksaan dinyatakan telah dimulai.
lalu apakah kesalahan melakukan pembetulan sehingga pembetulan menyebabkan timbulnya surat Ketetapan pajak Kurang bayar dan Surat tagihan pajak atas keterlambatan penyetoran Kurang bayar tersebut dapat  dihapuskan?

Penghapusan sanksi administrasi atas tindakan pembetulan SPT

menteri keuangan melalui PMK no 91/pmk.03/2015 memberikan tata cara penghapusan sanksi atas tagihan pajak yang timbul akibat keterlambatan penyetoran dan pelaporan SPT khususnya untuk tahun pajak 2014. dengan adanya program ini diharapkan wajib pajak atas kemauan sendiri dan dengan sadar serta telah memperhatikan aturan tentang sahnya suatu pembetulan SPT, dapat dengan mudah dan segera membetulkan SPTnya sehingga penerimaan negara dapat meningkat dari sektor fiskal dan dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur masyarakat dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.


Referensi

Undang-undang no 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum perpajakan
peraturan Menteri Keuangan No 17 /pmk.03/2013 tentan tata cara pemeriksaan
peraturan Menteri keuangan No 243/pmk.03/2014 tentang  surat pemberitahuan (SPT)   



  

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PPN 12%

Gambar
PPN 12%......?      PPN 12% yang didengung-dengungkan pemerintah atas kesepakatan antara DPR dan Pemerintah di tahun 2021 dengan terbitnya undang undang no 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. telah membuat road map, dimana di tahun 2022 PPN telah mengalami kenaikan 1% dari awalnya 10% menjadi 11%.      Selanjutnya di awal Januari 2025 rencana akan dinaikan menjadi 12%, kenaikan ini memang berdasarkan amanat undang undang dengan tujuan naiknya secara perlahan agar tidak menggangu inflasi dan menurunnya daya beli masyarakat.      Rencana kenaikan ini bak bola panas yang beredar di berbagai elemen masyarakat, karna kenaikan 12% hampir berpengaruh ke semua lini, baik sandang pangan dan papan. karna akan berpengaruh kepada kenaikan harga-harga barang. hingga end konsumen (masyarakat) akan menderita kenaikan harga yang cukup besar selain itu dampak lainnya akan menyebabkan daya beli masyarakat menurun. sehingga pada akhirnya raky...
Baca selengkapnya

Perbedaan penerapan perpajakan PPN dan PPh atas penempatan karyawan member pada KSO

Gambar
Perbedaan penerapan perpajakan PPN dan PPh atas penempatan karyawan member pada KSO Latar Belakang masalah Adanya perbedaan persepsi dalam penerapan perpajakan atas kegiatan penempatan karyawan member pada KSO. Adapun perbedaan paradigma sesuai dengan dasar aturan yang ada dan analisis persepsi atau pemahaman akan aturan perpajakan diuraikan sebagai berikut: A.     Pandangan PT Wijaya karya (persero) Tbk. “kami melakukan tagihan / invoicing ke KSO atas jasa penempatan karyawan kami disana dengan nilai invoicing melebihi nilai gaji yang kami bayarkan kepada karyawan tersebut (terdapat delta atau selisih margin) pada tagihan tersebut ditagihkan PPN sebesar 10 % dari nilai biling rate dan bersedia untuk dipotong PPh atas jasa manajemen sebesar 2% dari DPP sebelum PPN a.       Dasar pemungutan PPN menurut PT Wijaya Karya (persero) Tbk. Berdasarkan UU No 42 tahun 2009 tentang PPN, pasal 4A angka 3 PPN mengatur negative list penyerah...
Baca selengkapnya