PPN 12%

PPN 12%......?



    PPN 12% yang didengung-dengungkan pemerintah atas kesepakatan antara DPR dan Pemerintah di tahun 2021 dengan terbitnya undang undang no 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
telah membuat road map, dimana di tahun 2022 PPN telah mengalami kenaikan 1% dari awalnya 10% menjadi 11%.

    Selanjutnya di awal Januari 2025 rencana akan dinaikan menjadi 12%, kenaikan ini memang berdasarkan amanat undang undang dengan tujuan naiknya secara perlahan agar tidak menggangu inflasi dan menurunnya daya beli masyarakat.

    Rencana kenaikan ini bak bola panas yang beredar di berbagai elemen masyarakat, karna kenaikan 12% hampir berpengaruh ke semua lini, baik sandang pangan dan papan. karna akan berpengaruh kepada kenaikan harga-harga barang. hingga end konsumen (masyarakat) akan menderita kenaikan harga yang cukup besar selain itu dampak lainnya akan menyebabkan daya beli masyarakat menurun. sehingga pada akhirnya rakyatlah yang harus menderita akibat end user atau pengguna akhir.

Tapi di penghujung tahun 2024 tepatnya 31 Desember 2024 pukul  20.00 Wib. pemerintah melalui Presiden RI Prabowo Subianto dan Menteri keuangan Sri Mulyani mengumumkan bahwa:

  1. PPN 12 % yang berlaku 1 Januari 2025, hanya dikenakan kepada barang mewah. Yang mana listnya di atur dalam PMK 15 tahun 2023 tentang penetapan jenis barang dan jasa kena pajak yang tergolong mewah antara lain; rumah mewah dengan harga jual 30 M; balon udara; kelompok peluru dan senjata api; kelompok pesawat udara private jet, helikopter; kapal pesiar mewah, yach.
  2. Berdasarkan poin 2 sehingga PPN 11% masih tidak berubah (tetap sama)
  3. Adapun stimulus ekonomi yang pemerintah berikan di tahun 2025 senilai 265 T
        3a. Perpanjangan masa berlaku tarif 0.5% UMKM (omzet 500 jt setahun)
        3b. PPN ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah sd 5 miliar atas 2      
               miliar pertama dengan skema diskon 100% bulan jan-feb dan 50% bulan 
               Juli sd des 25
         3c. Bantuan beras bagi 16 juta penerima bantuan pangan dan listrik diskon
                50% bagi daya 2200 VA jan feb 25
         3d. Pekerja kena PHK dapat jaminan kehilangan pekerjaan
         3e. Mobil listrik diberikan insentif pajak  
         3f.  Industri padat karya diberikan insentif pph 21 ditanggung pemerintah bagi 
               Gaji sd 10 juta per bulan.
     
    Semoga keputusan ini yang disampaikan mendadak dipenghujung tahun 2024, memang benar adanya sesuai dengan konfrensi pers. dan aturan aturan yang mendukung atas keputusan ini dapat segera diterbitkan sehingga tidak menimbulkan kesimpang siuran informasi yang dapat menimbulkan Chaos (kisruh).
     
     
    Selamat Tahun Baru 2025 semoga kebijakan kebijakan berpihak kepada rakyat dan demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia sesuai amanat Pancasila.
     
    Disclaimer:
    opini ini adalah murni kesimpulan atau pandangan pribadi yang bersifat subjektif dan tidak bermaksud menyudutkan para pihak.
     
     
    Sumber sumber:
     
     
    PMK 15 tahun 2023 tentang Penetapan Barang Mewah
     
    UU NO 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
     
     
     

     

 

    

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

SAAT PEMBETULAN SPT VS DIMULAINYA PEMERIKSAAN

Gambar
Pendahuluan  sejak reformasi birokrasi mulai dikumandangkan oleh direktorat jendral pajak, berbagai pembenahan mulai dilakukan baik penyederhanaan tata cara perpajakan maupun peningkatan pelayanan perpajakan kepada Wajib Pajak. salah satu program yang sedang berlangsung di tahun 2015 ini adalah tahun pembinaan wajib pajak . Dalam Peraturan Menteri Keuangan no. 91/pmk.03/2015 secara umum dijelaskan tentang penghapusan sanksi administrsi berupa denda dan bunga atas keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak dan Penyampaian serta pembetulan SPT tahun pajak 2014. Dalam hal ini penulis hanya menekankan pada saat penyampaian pembetulan SPT  yang diperkenankan oleh undang-undang perpajakan sehingga tidak terkena sanksi administrasi dan korelasinya dengan saat dimulainya pemeriksaan. mungkin terbenak dalam pemikiran kita "mengapa pembetulan berhubungan dengan pemeriksaan?" selanjutnya apakah korelasinya pembetulan SPT dengan tahun pembinaan pajak? Saat Pembetulan SPT...
Baca selengkapnya

Perbedaan penerapan perpajakan PPN dan PPh atas penempatan karyawan member pada KSO

Gambar
Perbedaan penerapan perpajakan PPN dan PPh atas penempatan karyawan member pada KSO Latar Belakang masalah Adanya perbedaan persepsi dalam penerapan perpajakan atas kegiatan penempatan karyawan member pada KSO. Adapun perbedaan paradigma sesuai dengan dasar aturan yang ada dan analisis persepsi atau pemahaman akan aturan perpajakan diuraikan sebagai berikut: A.     Pandangan PT Wijaya karya (persero) Tbk. “kami melakukan tagihan / invoicing ke KSO atas jasa penempatan karyawan kami disana dengan nilai invoicing melebihi nilai gaji yang kami bayarkan kepada karyawan tersebut (terdapat delta atau selisih margin) pada tagihan tersebut ditagihkan PPN sebesar 10 % dari nilai biling rate dan bersedia untuk dipotong PPh atas jasa manajemen sebesar 2% dari DPP sebelum PPN a.       Dasar pemungutan PPN menurut PT Wijaya Karya (persero) Tbk. Berdasarkan UU No 42 tahun 2009 tentang PPN, pasal 4A angka 3 PPN mengatur negative list penyerah...
Baca selengkapnya